BRN: Kecurangan pemilu rawan terjadi mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke jenjang di atasnya. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meminta KPU Sulsel merekrut petugas KPPS yang tidak terkontaminasi.
KPU diingatkannya agar kecurangan Pilgub Sulsel 2007 tidak terjadi di Pilgub 2013 mendatang. Salah satu antisipasinya dengan merekrut petugas KPPS yang mengerti tugas dan tahu batasan kompetensinya.
"Bila tidak, maka akan bersoal," kata Syahrul pada penandatanganan nota kesepahaman dana hibah Pilgub Sulsel ke KPU Sulsel, Senin, 11 Juni.
Syahrul meminta KPU makin transparan dan tidak ada strategi tersembunyi menyelenggarakan pilgub. Penyelenggaraan pilgub Sulsel dipantau banyak orang, sehingga dapat menjadi pembicaraan bila terjadi potensi kecurangan. KPU diminta belajar dari penyelenggaraan pilgub 2007 lalu.
Pemprov Sulsel menganggarkan dana hibah penyelenggaraan Pilgub Sulsel sebesar Rp319 miliar. Pada APBD 2012, dana dialokasikan Rp261 miliar dan mendapat tambahan anggaran pada APBD 2013 untuk membiayai tahapan pilgub hingga selesai.
Anggaran ini termasuk untuk membiayai honor dan pembentukan TPS di kabupaten/kota. KPU Sulsel merencanakan membangun 15.514 TPS dengan jumlah personel masing-masing TPS tujuh orang, sehingga dibutuhkan petugas sebanyak 108.596 orang.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP juga disiapkan untuk memutakhirkan DP4 dari Pemprov Sulsel menjadi DPT dengan personel 15.514 orang. PPS direncanakan sebanyak 2.990 dengan personil 17.940 orang dan 305 PPK dengan petugas 3.050 orang.
Syahrul yang juga menjadi kandidat gubernur Sulsel mengingatkan KPU tidak membuang dana yang sangat besar ini tanpa hasil. KPU juga mesti transparan, tidak hanya pada anggaran, tetapi pada data pemilu agar tidak menimbulkan kecurigaan banyak pihak.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, Juni ini akan segera membentuk penyelenggara adhoc tingkat PPK dan PPS dan melantiknya Juli mendatang. "Data DP4 dari pemprov juga akan kami terima pada Juli untuk dimutakhirkan menjadi DPT," katanya.
Pilgub Sulsel dijadwalkan pada 22 Januari 2013 mendatang. Jayadi mengatakan, KPU telah menyiapkan juklak dan juknis serta pemetaan jumlah logistik yang akan digunakan.''
"Bila tidak, maka akan bersoal," kata Syahrul pada penandatanganan nota kesepahaman dana hibah Pilgub Sulsel ke KPU Sulsel, Senin, 11 Juni.
Syahrul meminta KPU makin transparan dan tidak ada strategi tersembunyi menyelenggarakan pilgub. Penyelenggaraan pilgub Sulsel dipantau banyak orang, sehingga dapat menjadi pembicaraan bila terjadi potensi kecurangan. KPU diminta belajar dari penyelenggaraan pilgub 2007 lalu.
Pemprov Sulsel menganggarkan dana hibah penyelenggaraan Pilgub Sulsel sebesar Rp319 miliar. Pada APBD 2012, dana dialokasikan Rp261 miliar dan mendapat tambahan anggaran pada APBD 2013 untuk membiayai tahapan pilgub hingga selesai.
Anggaran ini termasuk untuk membiayai honor dan pembentukan TPS di kabupaten/kota. KPU Sulsel merencanakan membangun 15.514 TPS dengan jumlah personel masing-masing TPS tujuh orang, sehingga dibutuhkan petugas sebanyak 108.596 orang.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP juga disiapkan untuk memutakhirkan DP4 dari Pemprov Sulsel menjadi DPT dengan personel 15.514 orang. PPS direncanakan sebanyak 2.990 dengan personil 17.940 orang dan 305 PPK dengan petugas 3.050 orang.
Syahrul yang juga menjadi kandidat gubernur Sulsel mengingatkan KPU tidak membuang dana yang sangat besar ini tanpa hasil. KPU juga mesti transparan, tidak hanya pada anggaran, tetapi pada data pemilu agar tidak menimbulkan kecurigaan banyak pihak.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan, Juni ini akan segera membentuk penyelenggara adhoc tingkat PPK dan PPS dan melantiknya Juli mendatang. "Data DP4 dari pemprov juga akan kami terima pada Juli untuk dimutakhirkan menjadi DPT," katanya.
Pilgub Sulsel dijadwalkan pada 22 Januari 2013 mendatang. Jayadi mengatakan, KPU telah menyiapkan juklak dan juknis serta pemetaan jumlah logistik yang akan digunakan.''
| GOLKAR TIDAK SEDIAKAN UANG UNTUK CALEG 2014 |
BRN: Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memastikan bahwa para calon anggota legislatif dari partainya tidak dibekali uang untuk mendapatkan dukungan rakyat di Pemilihan Umum tahun 2014.
Para caleg Golkar, katanya, cukup dibekali ide dan gagasan yang baik sesuai dengan kebutuhan rakyat.
"Karena Golkar adalah the party of ideas, [kader dan caleg Golkar] punya ide dan gagasan yang sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat, bukan karena uang," ujar Ical, panggilan akrab Aburizal, di sela-sela rangkaian kegiatannya di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni 2012.
Pria yang biasa disapa Ical itu menolak mengomentari jika ada partai politik lain yang memiliki kebijakan organisasi membekali para calegnya dengan uang, bahkan hingga miliaran rupiah. "Wah, tanya saja pada yang bersangkutan."
Ia tak memungkiri bahwa kegiatan politik apa pun, termasuk dalam pemilu legislatif, memang memerlukan dana. Tetapi, Partai Golkar tidak akan memberikan uang untuk para calegnya dan mereka justru harus secara kreatif mencari sendiri.
"Kalau di Golkar, mereka harus mengusahakan sendiri," ucap mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan bahwa setiap caleg partai itu tak akan berjuang sendirian dalam kampanye pada Pemilu 2014. "Kami bekali dan kami beri bantuan logistik seperti spanduk, iklan, dan sebagainya. Kebutuhan dasar untuk kampanyelah," kata Ketua Umum Partai NasDem, Patrice Rio Capella.
Besaran bantuan partai, menurut Rio, akan disesuaikan dengan daerah pemilihan caleg yang bersangkutan. "Kalau dengan Rp2 miliar bisa duduk di kursi DPR, ngapain ngasih Rp5 miliar?" kata Ical.''
Posted 5 hours ago by Suwadi Idris Amir
0 komentar:
Posting Komentar