ANALISIS POLITIK

PILKADA SULSEL DAN DKI JAKARTA" BAROMETER KAWASAN INDONESIA TIMUR DAN BARAT.''

 Pemilukada Propinsi Sulawesi selatan  dan Dki Jakarta' Akan menjadi pertarungan elit nasional' sulsel yang dikenal gerbang indonesia timur yang memiliki sumber daya manusia cukup diperhitungkan dilevel nasional dan internasional karna selalu memberikan peranan penting dalam pembangunan negara republik indonesia' maka tidaklah mengherankan dalam setiap momentum demokrasi baik itu pemilukada, pemilihan umum dan pemilihan presiden' propinsi yang menjadi barometer kawasan indonesia timur ini selalu menjadi perhatian para elit politik, pengusaha, dan organisasi-organisasi agama maupun pemuda' karna untuk menguasai semua sektor dikawasan indonesia timur' para elit harus mampu mengendalikan peta perpolitikan disulsel' walaupun sebenarnya sulawesi selatan bukanlah satu-satunya propinsi dikawasan intim yang memiliki SDM dan SDA' kalau mau jujur kalimantan jauh lebih tinggi inkam perkapita penghasilan masyarakatnya karna ditopan SDA yang lebih baik' dikalimantan bertebaran perusahan-perusahan besar yang mengelolah SDA kalimantan' disana ada tambang batubara, minyak, dan pertanian kelapa sawit yang unggul' tetapi walaupun begitu sulawesi selatan selalu mengungguli mereka SDM, indikasinya dikalimantan 35 % perekonomiannya dikuasai suku bugis-makassar' ditambah lagi peranan politik sulawesi selatan sejak zaman penjajah hinggah kemerdekaan' orde lama' orde baru dan reformasi diselalu terdepan dikancah nasional dan internasional.

Sedangkan DKI Jakarta yang merupakan ibu kota republik indonesia' pusat industri nasional dan tentu saja pusat pemerintahan negara ini' maka tentulah sangat layak kalau dalam setiap ajang pemilukada' pemilihan umum' dan pemilihan presiden' mata dan pikiran akan dipusatkan kesana' karana disana pemilihan gubernur akan menjadi barometer pemilihan presiden 2014 nanti' selain elit politik nasional pilgub DKI akan menjadi perhatian negara besar yang telah menanamkan modal di indonesia' dan tentu saja yang utama adalah pengusaha yang selalu digaris terdepan memberi kebutuhan para calon gubernur' dan walikota dipusat ibukota nagara ini.

SULSEL dan DKI yang menjadi barometer kawasan indonesia bagian timur dan barat' harus mampu memperlihat kualitas demokrasi kepada propinsi-propinsi yang lain dengan menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap momentun demokrasi. jangan karna kepentingan elit nasional dan internasional membuat kita bangsa ini bercerai-berai.''(By Suwadi Idris Amir' Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia )

INGIN KALAHKAN INCUMBENT PENANTANG HARUS PUNYA POPULARITAS YANG SAMA DAN HARUS MAMPU BEDA SELISIH ELEKTABILITAS MAKSIMAL 10% SEBULAN TERAKHIR.

BAROMETER RAKYAT NEWS: Menanggapi hasil survei yang dirilis lembaga survei pasangan IA Ilham-Aziz' yaitu LSI Dan CRC, yang melansir pasangan IA sudah mencapai 32% dan tinggal terpaut 19%, diapresiasi oleh Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia' Suwadi Idris Amir' menurutnya adalah sebuah kewajaran karna usaha yang dilakukan pasangan IA Ilham-Aziz' dua bulan terakhir ini betul-betul memperlihathatkan usahanya untuk melawan Incumbent Sayang Jilid 2' mulai dari iklan ditelevisi dan atribut-atribut seperti baliho' benner' dan poster yang bertebaran ditengah kota dan disudut-sudut perkampungan' tetapi itu belum bisa dijadikan acuan' karna pesaing-pesainnya yaitu Pasangan Rudi-Nawir dan Sayang Jilid 2' belum memamerkan kekuatannya' menurut pengalaman saya selama bekerja dibidang konsultan politik' seorang penantang Incumbent kalau mau mengalahkan Incumbent maka mereka harus memiliki Popularitas yang sama dengan Incumbent bahkan diatasnya dan juga batas maksimal Perbedaan Elektabilitas mereka harus selisih dibawah 10% sebulan sebelum pemilihan dilaksanakan kata Suwadi.
Pada pilgub 2007 Sayang Jilid 1' waktu itu yang melawan Incumbent (Asmara) Amin Syam-Mansur Ramli, memiliki popularitas yang hampir sama Incumbet  dan selisih Elektabilitas SAYANG DAN ASMARA sebulan terakhir hanya 9,75% dan tolak ukur ini umum terjadi dibeberapa pemilukada yang kami ikuti' baik kami terlibat maupun tidak terlibat sebagai konsultan politik' kata Suwadi yang juga Direktur Riset dan Strategi Pemenangan Pilkada (LI) Latin Institute Dan Korwil Intim ISPP-LKPI.''(din/jar)

Tantangan Calon Independen Dipemilukada

INDEKS POLITICA NEWS: Munculnya beberapa figur dari jalur perseorangan dalam Pemilukada daerah memberi tantangan serius bagi partai politik untuk selektif mengusung calon.
Tampaknya ini pula pemicu partai politik mengusung tokoh-tokoh populis sebagai kandidat mereka, termasuk mengimpor tokoh dari daerah lain. Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia' Suwadi Idris Amir.
Majunya Faisal Basri dipilkada gubernur DKI Jakarta dari jalur independen disambut positif perbagai kalangan. Figur-figur yang ”nonpartisan” dan kritis ternyata menggairahkan para pemilih yang bosan dengan figur dari parpol yang rata-rata ”minus” kepemimpinan, visi, dan integritas, Disulawesi selatan pada 2013 akan akan melangsungkan pemilukada di 12 kabupaten/kota dan juga pilkada gubernur awal 2013, sebagai sebuah propinsi yang memilki sumber daya kepemimpinan' toko-toko yang punya visi dan integritas harus berani tampil maju walaupun melalui jalur independent' karna hal yang paling penting dalam sebuah demokrasi adalah penyampaian ide dan gagasan kepada masyarakat' agar tercipta kesadaran kepada mereka bahwa Jalur Independent itu bisa mengurangi biaya kos politik para calon kepala daerah' sehingga meminimalisir terjadinya korupsi kepada kepala daerah' karna mereka tidak terbebani biaya kos politik pada saat pilkada' karna salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi adalah dikarnakan terlalu besarnya beban biaya kampanye dan sosialisasi pada saat pilkada berlangsung' Kajian para pakar politik' Jalur Independent bisa mengurangi 50% biaya kos politik' dibanding menggunakan jalur Parpol.

 Citra buruk DPRD tentu saja mewakili buruknya perilaku politik partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu legislatif. Sedemikian buruknya citra itu di mata publik sehingga disimpulkan oleh Yudi Latif bahwa parpol merupakan titik lemah pelembagaan demokrasi Indonesia saat ini (Kompas, 23 Februari).

Menurut Suwadi Idris Amir' Hingga satu dekade reformasi, citra negatif parpol itu tidak kunjung sembuh. Konstitusi memang merancang sistem parlemen, partai politik, dan pemilu yang semakin baik, tetapi kualitas demokrasi tidak semakin baik. Saat musim pilkada parpol besar di daerah melakukan praktik rente dengan ”menjual diri” kepada calon yang mau membayar mahal.
Belajar dari pengalaman itu, pada 2007 seorang calon gubernur dari NTB melakukan uji materi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah yang hanya lewat parpol. Keputusan MK No 5/PUU-V/2007 yang menggugurkan Pasal 56, 59, dan 60 UU No 32/2004 memuluskan calon independen maju dalam pilkada dengan acuan Pilkada Aceh.
Keputusan MK itu kemudian dilegalisasi ke dalam UU No 12/2008. Akhirnya, calon independen memiliki legalitas dan bisa memenangi beberapa pilkada tingkat II, seperti Batu Bara (Sumatera Utara), Rote Ndao (NTT), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Garut (Jawa Barat), dan Sidoarjo (Jawa Timur). Hanya satu yang memenangi pemilihan gubernur, yaitu di Aceh.
Proses penyembuhan
Jaminan konstitusional tentang hak calon independen dalam pilkada penting dalam demokrasi Indonesia. Meskipun keberhasilan calon independen masih di bawah lima persen, calon independen akan memaksa parpol memperbaiki diri. Paling tidak kini setiap warga yang maju dalam pilkada tidak perlu membayar uang mahar dan membebat diri kepada parpol pengusung. Inilah peluang memutus rantai oligarki dan politik patronase.
Pernyataan bahwa calon independen akhirnya membuka model politik yang bersifat individual juga tidak benar. Bagaimanapun, proses memajukan diri sebagai calon independen telah mengalami pelembagaan sosial-politik dan memiliki konstruksi sosial. Tanpa proses pelembagaan, tidak ada calon independen yang bisa memenangi pilkada di seluruh Indonesia.
Ia sudah harus menginstitusionalisasi visi dan keterlibatan publik dalam kegiatan politik jauh hari dan memiliki modal cukup ketika momentum pilkada tiba. Ia tak bisa tiba-tiba hadir saat pilkada seperti calon kepala daerah ”bayaran”. Proses kontestasi ini memiliki legitimasi yang sama sahnya dengan parpol, juga sebagai kompetitor utama atas keberadaan institusi politik yang semakin oligarkis dan mengabdi kepada politik uang.
Ke depan bahkan perlu dipikirkan peluang dari jalur independen untuk maju dalam pemilu legislatif dan juga presiden. Sebagai hak konstitusional sipil, ia tak boleh disekat dalam partai politik yang jauh dari emansipasi, partisipasi, dan demokrasi.
Parpol memang keniscayaan demokrasi yang tak mungkin disirnakan. Namun, calon independen adalah salah satu obat sakit kronis demokrasi saat ini.'' By Suwadi Idris Amir

KONSTILASI POLITIK BERUBAH DIBONE DAN TAKALAR SETELAH DUA PUTRA MAHKOTA TERDEPAK.

MAKASSAR, FAJAR -- Tawaran DPP Golkar agar Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng menjadi cawabup Burhanuddin Baharuddin sulit diterima. Nojeng lebih memlih melawan Golkar ketimbang menerima tawaran Golkar itu.

Kemarin, “amarah” massa Nojeng mulai tak terkendali. Ratusan pendukung ketua Golkar Takalar itu membakar atribut partai berlambang pohon beringin rindang itu di halaman Sekretariat DPD II Golkar Takalar.

Bukan hanya itu. Gambar kandidat calon Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terpampang dalam baliho milik Nojeng, juga ikut dibakar. Beberapa gambar SYL juga diganti stiker bergambar Ilham Arief Sirajuddin.
Pembakaran atribut dari massa Nojeng, kader, dan pengurus DPP Partai Golkar itu juga diselingi orasi. Mereka meminta DPP Golkar untuk segera mencabut keputusan tersebut karena dianggap tidak sesuai mekanisme partai yang tertuang dalam juklak No 13 Partai Golkar.
Wakil Sekretaris DPD II Golkar Takalar, Ismail Tato mengatakan, apa yang dilakukan kubu Nojeng itu merupakan aksi spontanitas terhadap hasil keputusan DPP Golkar. Pihaknya mengaku kecewa lantaran DPP tidak memaparkan hal yang menjadi alasan kuat penetapan Burhanuddin sebagai calon bupati.
"Kalau benar hasil survei, kenapa DPP Golkar tidak pernah mengumumkan secara terbuka hasil survei itu?," kata Ismail.

DPP Golkar, lanjut Ismail, telah mengkhianati aspirasi Golkar di Takalar. Jika seperti itu, kubu Nojeng sepakat untuk berbelok arah dukungan. Mereka akan meninggalkan SYL, dan mengalihkan dukungannya kepada rivalnya, Ilham Arief Sirajuddin.
"Kami benar-benar akan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar secara keseluruhan apabila penetapan tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 2 x 24 jam," ancam Pimpinan Golkar Kecamatan Galesong Selatan, Muhammad Nursalam.
Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan memboikot sekretariat DPD II Golkar Takalar, jika keinginan mereka diabaikan. Meski keputusan mereka baru sebatas ancaman, namun sejumlah kader Golkar juga telah memasang stiker bergambar Ilham Arief Sirajuddin di dinding kantor Golkar dan baliho milik Nojeng.
Pendukung Nojeng juga akan beralih ke Ilham Arief Sirajuddin. Kemarin, Nojeng dikabarkan masih sibuk mendekati Ilham untuk mendapatkan Demokrat. “Bila Nojeng sudah berhasil melobi Demokrat, maka atribut Golkar yang selama ini dipakai akan diserahkan langsung ke Syahrul,” ujar orang dekat Nojeng, kemarin. “Ini sudah siri,” ungkapnya.
Gerakan merapat ke Demokrat yang dilakukan Nojeng, setelah terdepak dari keputusan DPP Golkar, diakui Sekretaris DPC Demokrat Takalar, Irwan Pasang. Dia mengaku, Nojeng sempat berkomunikasi lewat telepon mengenai niat merapat ke partai berlambang mercy itu.
Ketua Bappilu Golkar Takalar, Muhiddin Tiro menegaskan, Nojeng sampai saat ini konsisten dengan keinginanya maju sebagai cabup. "Kalau melihat perkembangan saat ini, dia tidak akan menerima tawaran Golkar. Situasinya dia akan melawan. Bupati sebagai orang tuanya juga pasti bersikap sama dengan anaknya," tandas Muhiddin.
Sebenarnya, Nojeng kecewa bukan semata karena tidak dipilih Golkar, tapi kekecewaan juga karena DPP Golkar sama sekali tidak melibatkan DPD Golkar Takalar dalam rapat penetapan tersebut, sehingga seperti apa alasan dan bagaimana surveinya Golkar Takalar tidak banyak tahu.  Bagi Muhiddin, Nojeng dan Burhanuddin sulit disatukan. Belum lagi, Nojeng tidak ingin mempertaruhkan orang tuanya sebagai bupati.

Selain itu, masa depannya di Golkar juga bakal tidak sejaya saat ini. Ketika dia berpaket dengan Bur dan terpilih, Golkar dipastikan akan mengganti sebagai ketua DPD dan menunjuk Burhanuddin.

Isyarat Nojeng adalah menolak alias melawan kebijakan partai dengan tetap maju sebagai cabup melalui partai lain. Bahkan, Nojeng bersama Ketua DPC PBB Takalar, Syarifuddin Rani bertolak ke Jakarta untuk melobi DPP PBB.   

Kabar lain menyebutkan, ayah Nojeng yang juga bupati Takalar, Ibrahim Rewa telah membangun komunikasi dengan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin. Ibrahim dikabarkan menelepon Ilham tengah malam begitu tahu putranya tidak dipilih Golkar sebagai cabup.
"Saya memang dengar dia berkomunikasi dengan Pak Ilham, cuma apa isi pembicaraannya saya tidak tahu. Mungkin sebatas antara wali kota dengan bupati. Apalagi tadi pagi memang dia sama-sama terbang ke Jakarta menghadiri pertemuan di Kementerian Ekonomi," kata Ketua Devisi Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal.
Yang pasti, Demokrat siap membuka pintu bagi Nojeng ketika partai ini memulai proses penjaringan. Di Takalar, Demokrat memiliki 3 kursi. Sehingga kalau berkoalisi dengan PBB (2 kursi), Nojeng sudah pasti bisa bertarung di Takalar sebagai cabup.
Selain Demokrat dan PBB yang siap memberi ruang kepada Nojeng, PKS yang akan mengusung Syamsari Kitta bahkan ikut mempertimbangkan untuk memaketkan Nojeng-Syamsari Kitta. Syamsari yang sudah mendapat dukungan PDIP, PKB, Gerindra ini siap membangun komunikasi dengan Nojeng melalui PKS.
Tim media PKS Takalar, Hairil Anwar tidak menampik hal itu. "Nojeng memang ada rencana untuk bertemu dengan DPW PKS. Saya kira PKS akan komunikasi ulang dengan beliau," tandas Hairil. Ini artinya, Syamsari ada kemungkinan bersedia menjadi cawabup Nojeng di pemilukada Takalar kendati selama ini dia digadang-gadang menjadi cabup. Hitungannya, Nojeng tidak mungkin meninggalkan Golkar kalau sekadar maju cawabup melalui partai lain, sementara ketika berpasangan dengan Burhanuddin kemenangan sudah dipastikan ada di tangan.

Sementara itu, DPP Golkar sendiri memberi waktu tiga hari kepada Nojeng untuk bersikap apakah menerima atau menolak putusan partai. Selain ditawari cawabup Burhanuddin, masih ada tawaran lain terhadap Nojeng yakni, menjadi Ketua DPRD Takalar.
"Yang pasti, Golkar tidak ingin beliau sampai memilih meninggalkan partai. Karena saya kira ada pilihan-pilihan yang telah ditawarkan. Kita menunggu sampai tiga hari seperti apa sikapnya," kata Korwil Takalar DPD Golkar Sulsel, Hoist Bachtiar.

Spekulasi Cawabup
Pascapenetapan Burhanuddin sebagai cabup Golkar di Takalar, sudah berkembang isu mengenai cawabup Burhanuddin yang akan digandeng ketika Nojeng menolak. Salah satunya yang diisukan adalah Kadis PU Gowa, Amin Yacob. Informasi yang berkembang, figur tersebut ditawarkan langsung oleh adik Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo. Spekulasi lain menyebutkan, ketika Syamsari memilih menjadi cawabup Nojeng, Gerindra yang sejak awal telah menyatakan dukungan ke Syamsari bakal menarik dukungan dan melirik kandidat lain yakni Sekkab Takalar A Jen Syarif Rifai. Koalisinya adalah Gerindra (2 kursi), PAN (2 kursi) Hanura (2 kursi).

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Bone, A Akbar menegaskan putusan Golkar menunjuk A Baso Fahsar Padjalangi sebagai cabup Golkar di Bone masih akan dibahas DPD Golkar setempat.
"Putusannya sebenarnya belum sampai ke Golkar Bone, tapi memang seperti itu. Makanya besok (hari ini) atau lusa kita akan rapatkan di Golkar. Soal apakah Irsan siap jadi cawabup itu menyangkut pribadinya. Yang jelas, kami melihat DPP sepihak karena tidak ada undangan ke kita," tandas Akbar.

Hal sama disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Bone, Firman Batari. “Sampai hari ini (kemarin sore, red), belum ada sikap dari DPD II Partai Golkar Bone,” ujarnya.
Bagi dia, banyak hal yang disesalkan terkait penetapan itu, di antaranya tidak dipertimbangkannya aspek sosiologi politik yang berkembang di organisasi DPD II Partai Golkar Bone. Padahal, kata dia, struktur organisasi di DPD II Partai Golkar Bone telah memberikan dukungan ke A Irsan Idris Galigo.
Terkait pendamping calon Bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi, DPP Partai Golkar memberikan kesempatan kepada calon Bupati Bone untuk mengajukan tiga nama. Tiga nama itu, salah satunya Ambo Dalle. (yuk-ars-sah)

PAKET BUR-NOJENG DITAKALAR TIDAK ADA LAWAN

TAKALAR 27 MEI 2012 - Menurut Direktur Eksekutif {IPI} Indeks Politica Indonesia Dan Direktur Strategi Pemenangan Pilkada {LI} Latin Institute' Suwadi Idris Amir' Kalau H.Burhanuddin B berpaket H.Nojeng maka pilkada takalar berlangsung monotong karna paket ini tidak ada yang mampu mengalahkannya' dari hasil survei dibulan mei 2012 H.Bur masih kokoh dipuncak Popularitas dan Elektabilitas {P} 93,87% {E} 39,81% Berada diurutan Kedua masih diduduki H.Nojeng {P} 89,90% {E} 31,08% sementara A.Makmur Stagnan diposisi ketiga {P} 79,75% {E} 11,25% menguntip diposisi keempat Syamsari Kitta {P} 80,25% {E} 9,19% selebihnya calon bupati yang lain dibawah 5%.

menurut Suwadi, kalau Bur-Nojeng berpaket maka seluruh calon yang lain mustahil mengejar paket ini, tapi kalau H.Nojeng memutuskan maju melawan H.Bur maka diperkirakan Putra bupati takalar itu akan menjadi ancaman bagi H.Bur apalagi kalau Nojeng berpaket Syamsari Kitta dan mengendarai partai demokrat ditambah Syamsari yang didukung partai Pks, Pkb, Dan Gerindra' kekuatan Nojeng akan mengimbangi H.Bur.
Tetapi sebaliknya kalau H.Bur berpaket H.Amin yacop Dg Nyau maka Paket ini akan memecah basis H.Nojeng dikecamatan sanrobone yang selama ini menjadi basis dinasti Ibrahim rewa.
Hasil Survei IPI Indeks Politica Indonesia' baru-baru ini ditakalar' menggambarkan H.Nojeng Unggul diempat kecamatan yaitu' sanrobone, mappakasungguh' galeson selatan dan galesoan kota, sementara H.Bur unggul dilima kecamatan yaitu' galeson utara, pattallassang, mangarabombang, polut, dan polsel.tutur suwadi.'
      Sementara Untuk survei pilgub ditakalar' IPI mengsurvei 3 paket calon gubernur' Sayang Jilid 2' masih tak tertandingi popularitas dan elektabilitas nya ditakalar. SAYANG {P} 94,75% {E} 81,25%  Kedua' IA {P} 81,25% {E} 9,58%  Ketiga' Rudi-Nawir {P} 39,90% {E} 3,17%, Tidak Jawab; 6,00%
     survei dilakukan dari tgl. 19-26 mei 2012 metode multistage random sampling acak berjenjang disemua kecamatan ditakalar dengan wawancara tatap muka menggunakan kosuener dengan jumlah responden 440 orang' dengan tingkat kepercaan 95% margin of error 3%. demikian papar Suwadi Idris Amir diwarkop toddopuli.''

Kehadiran Lembaga Survei Ekonomi dan Politik

INDEKS POLITICA NEWS: Mungkin bagi sebagian orang mengira kehadiran lembaga survei di indonesia setelah reformasi' tapi ternyata sejak tahun delapan puluhan Diindonesia sudah menjamur lembaga survei tapi digunakan untuk survei ekonomi dan sosial sebut saja' INSAIG ASIA' ADS dan NIELSEN' dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti setelah reformasi dimana negara kita ini mengikuti Amerika Serikat dengan menganut sistem demokrasi' maka mau tidak mau kehadiran lembaga survei politik menjadi kebutuhan publik untuk memberikan kemudahan calon kepala daerah untuk mengukur kekuatan politik mereka dan juga memberikan gambaran awal kepada masyarakat tentang kekuatan para calon kepala daerah.

Dan sejak Pemilu 1999, gaya berpolitik para individu dan partai politik (parpol) sudah seperti di Amerika Serikat atau negara barat lainnya. Ibarat ‘barang’ atau ‘produk’, parpol membutuhkan survei lapangan untuk mengetahui apakah sudah dikenal masyarakat atau belum.
Bagi ‘produk-produk lama’ seperti PPP, Partai Golkar atau PDI Perjuangan, persoalannya bukan sudah dikenal, melainkan seberapa populer di mata masyarakat pemilih. Bisa saja sebuah parpol populer, tetapi tidak dipilih karena berbagai pertimbangan.
Sebagai contoh hasil survei Indo Barometer menyebutkan 40% responden tahu PPP adalah partai Islam, tetapi ketika ditanya apakah mereka akan memilih partai itu, ternyata angkanya kurang dari 5% responden memilih PPP.
Membaca hasil survei itu, elit atau pendukung PPP tidak usah ‘kebakaran jenggot’, tapi perlu bercermin diri apakah partai sudah menjalankan fungsi dan perannya secara baik kepada konstituen.
Dalam setahun terakhir ini tidak sedikit survei politik dilakukan lembaga-lembaga baik yang berbasis di universitas ataupun yang sudah dikenal masyarakat seperti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Indo Barometer.

Menariknya, ketiga lembaga ini dulu berasal dari satu institusi yang sama di bawah Denny JA, yaitu Lembaga Survey Indonesia. Dalam perjalanannya, Syaiful Mujani mengundurkan diri dari LSI dan membentuk LSI baru dengan nama yang sama yaitu Lembaga Survey Indonesia, sedangkan Denny JA dan M. Qodari tetap di LSI dengan nama baru Lingkaran Survey Indonesia, baru kemudian Qodari pecah kongsi dengan Denny J.A dan kemudian membentuk Indo Barometer, Kemudian muncul (ISPP) Institute Survei Perilaku Politik'' (LI) Latin Institute dan (IPI) Indeks Politica Indonesia' dimana LI & IPI berpusat dikota makassar.
Belakangan muncul pula lembaga-lembaga survei baru baik yang dikelola pemain-pemain lama maupun baru, termasuk yang dikelola Mallarangeng bersaudara.
Jika kita membaca hasil survei terhadap parpol yang secara berkala dilakukan LSI (dua LSI) atau lembaga survei lainnya, hasilnya dapat saja berubah dari waktu ke waktu.
Ada beberapa penyebab perubahan urutan partai pilihan rakyat, antara lain, pertama, popularitas partai itu dalam kurun waktu tertentu naik atau turun sejalan dengan geliat di dalam partai dan aktivitasnya; kedua, metodologi yang digunakan mungkin berbeda; ketiga, iklan menggebu yang dibuat partai itu; keempat, akibat survei pesanan.
Hasil survei sebenarnya baik bagi partai itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Tapi ada juga yang dibuat atas dasar pesanan. Survei politik atas dasar pesanan tidak selamanya buruk.
Ada yang dibuat untuk kepentingan internal partai dan tidak untuk dipublikasikan, tapi bila memang dipesan agar partainya menduduki ranking tiga besar atau bahkan nomor 1, barulah ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar dari para pembacanya.
Sah-saja bila lembaga survei bergerak sekaligus konsultan politik partai, kandidat Presiden atau berbagai kandidat dalam Pilkada. Di AS pun sejak 1970-an konsultan politik yang sekaligus melakukan survei tumbuh bak jamur di musim hujan, yang berdampak negatif bagi fungsi mesin partai karena digantikan para konsultan politik profesional.
Persoalannya apakah mereka melakukannya sesuai kaidah akademik, ataukah untuk mengelabui masyarakat. Jika dilakukan sesuai kaidah akademik, tentunya ada marjin kesalahan yang biasanya dicantumkan, misalnya plus minus 1% sampai persentase tertentu.
Antara 2007-2008, posisi parpol memang ada yang tetap namun ada yang berubah-ubah. Seorang pakar survei politik mengatakan kepada penulis, secara konvensional, memang urutan 1, 2 dan 3 dapat berubah, tapi sulit rasanya terjadi perubahan drastis dari nomor 1 menjadi nomor 3 atau 4, atau sebaliknya dari yang tadinya nomor 3 atau 4 melambung tinggi menjadi nomor 1.
Pandangan pakar survei ini dapat saja benar, tapi tak selamanya benar. Bukan mustahil sebuah parpol melambung tinggi dari nomor urut 3 ke nomor 1. Iklan politik dapat menjadi penyumbang utama mengapa popularitas meningkat tajam. Posisi di pemerintahan dapat menyebabkan partai itu dapat mendaku keberhasilan pemerintah adalah hasil kerja keras partai itu.
Namun yang kita sayangkan apabila popularitas partai-nya pemerintah disebabkan iklan yang menggunakan dana publik. Tengok misalnya iklan kantor Menko Kesra soal PNPM Mandiri atau kantor Menteri Kehutanan mengenai menanam 10 juta pohon.
Kita bertanya, apakah itu iklan layanan masyarakat dan/atau penyebaran informasi, ataukah itu iklan politik yang didanai anggaran APBN. Anehnya, baik Bawaslu atau ICW kurang bersuara mengenai hal itu.
Lalu, apakah hasil survei dapat memengaruhi pilihan masyarakat pada pemilu? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Tapi, meski iklan politik menggambarkan sebuah parpol atau aktor politik ‘tak seindah warna aslinya’, bukan mustahil dapat memengaruhi pilihan orang pada Pemilu 2009.
Jika setiap hari dicecoki iklan politik secara menggebu dalam kurun waktu lama, dan orang itu belum memiliki pilihan pasti, bukan mustahil akan terpengaruh. Suatu yang salah, jika terus menerus dianggap benar, akan menjadi kebenaran itu sendiri.'' BY SUWADI IDRIS AMIR.''

Terjadi Dinasti Politik Siapa Yang Bertanggung Jawab

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mempermasalahkan munculnya fenomena dinasti politik di Indonesia. Fenomena ini muncul seiring dengan diterapkannya system pemilu langsung untuk memilih kepala daerah atau Pemilukada. Dinasti politik dalam bahasa sederhana diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik yang dijalankan secara turun-temurun oleh keluarga atau kerabat dekat.

Beberapa contoh pejabat propinsi dan daerah yang mendominasi jabatan didaerahnya' Propinsi Banten oleh keluarga Ratu Atut (gubernur Banten saat ini). Di Sulawesi Selatan, keluarga Yasin Limpo juga mengusai banyak jabatan-jabatan politik. Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah: Widya Kandi Susanti menggantikan suaminya Hendry Boedoro, bupati Kendal yang sedang mendekam di kamar bui, lantaran terbukti menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kendal. Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur' Haryanti Sutrisno mengantikan suaminya Sutrisno menjadi bupati setelah bertarung melawan salah satunya adalah Nurlaila, yang tak lain dan tak bukan adalah istri muda Sutrisno. Di Indramayu, Jawa Barat: istri Bupati Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang bernama Anna Sophanah juga dipastikan menang dalam pemilihan kepala daerah. Anna ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraup 60,78 persen suara bersama pasangan calon Wakil Bupati Supendi' Adelheaid sosang' yang terpilih menjadi wakil bupati tana toraja

 suaminya adalah bupati tana toraja yang ditangkap karna kasus korupsi, dan mungkin masih ada didaerah lainnya.                  
 Apa penyebabnya munculnya fenomena ini' Menurut Direktur Eksekutif {IPI} Indeks Politica Indonesia' Suwadi Idris Amir' pihak yang bertanggung jawab.

Pertama, masyarakat sendiri' Pilkada langsung yang dikenal “one man one vote”. Artinya semua tergantung (masyarakat) mau memilih siapa. Kalau kemudian kandidat yang terpilih selalu dari keluarga tertentu maka itu salah masyarakat sendiri. Mengapa masyarakat tetap memilih mereka.

Kedua, Partai Politik. mereka seharusnya memberikan pembelajaran politik bukannya ikut mendukung. Partai politik selama ini belum melakukan pedidikan politik. Partai politik hanya menjadi ajang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Dalam prakteknya pengurus partai mudah dibeli oleh orang-orang yang ingin mencalonkan diri. Alih-alih melakukan pendidikan politik, partai politik justru senang mencari jalan pintas meraih kemenangan tanpa melihat lebih jauh siapa calon yang mereka dukung. 

Ketiga Undang-undang Pemilukada. keluarga pejabat tertentu yang ingin maju dalam Pilkada adalah tidak salah. Sebab sejauh ini memang tidak ada aturan yang melarang mereka untuk maju dalam Pilkada. Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang Pemilukada yang melarang keikutsertaan mereka. Oleh sebab itu, untuk melarang mereka maju dalam Pilkada harus dilakukan amandemen undang-undang pilkada terlebih dahulu. Persoalan selanjutnya, apakah pelarangan mereka dalam pilkada tidak akan melanggar hak asasi manusia?. Karena bila prisipnya kompetisi dan kompetensi, tidak ada larangan mereka untuk maju dalam Pilkada. Oleh sebab itu, harus hati-hati dalam menyusun RUU pemilukada kedepan. Tutur Suwadi.' 

Menunggu Program Riil Calon Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam pilkada gubernur tahun 2008 lalu, Syahrul Yasin Limpo sukses memenangkan pemilihan gubernur dengan menumbangkan incumbent saat itu. Syahrul Yasin Limpo yang maju berpasangan dengan Agus Arifin Nu’mang, muncul menantang incumbent dengan program andalan, Pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan. Dua program andalan yang langsung melejitkan pasangan SAYANG ketika itu. Tentu saja kedua program tersebut tetap akan menjadi slogan kampanye Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diperkirakan akan masih berpaket dengan Agus Arifin Nu’mang.

Satu hal yang ditunggu-tunggu public di Sulawesi Selatan, adakah program yang lebih menarik dan menggigit yang akan ditawarkan para penantang SAYANG jilid II ? Program apa yang sekiranya dapat mengalahkan dua program andalan dari incumbent saat ini?

Bahkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Azis Kahar Muzakkar, atau IA, sampai saat ini belum memiliki program yang jelas, yang dapat meyakinkan masyarakat pemilih di Sulawesi Selatan.
Begitupula dengan pasangan Rudiyanto Asapa yang juga bertekad maju sebagai kontestan dalam pilgub Sulsel 2013 mendatang. Direktur eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan, para penantang Sayang jilid II belum memperlihatkan adanya pesan-pesan yang dapat menarik hati public dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan di Sulsel.
“Segenap rakyat Sulsel berharap, kehadiran para kandidat calon pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam pilgub SulSel 2013, mampu memberikan terobosan-terobosan baru dalam mengantarkan Sulsel menjadi daerah yang terdepan dan makin maju, harapan kita, semoga pilgub tidak menjadi ajang yang hanya bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata,”katanya.

Suwadi Idris Amir yang juga merupakan Direktur Riset dari Latin Institute (LI) ini menyebutkan, masih banyak daerah yang mengeluhkan minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Begitupula dengan pelayanan public lainnya, seperti dalam sektor pertanian,nelayan, penanganan pedagang kaki lima, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya income perkapita masyarakat di sejulah daerah kabupaten di Sulawesi Selatan.

Menurut Suwadi, pelayanan publik menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum diatur secara rinci dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait penyelengaraan pelayanan publik di daerah. Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang andal merupakan sebuah keniscayaan bagi daerah jika mereka ingin meningkatkan kesejahteraan warganya.

“Peningkatan pelayanan public merupakan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur, untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi terbaik di Indonesia,”pungkasnya.